Benarkah Gaji PNS Pasti Naik Tahun Depan? Ini Penjelasan BKN

Badan Kepegawaian Negara ( BKN) meluruskan informasi terkait beredarnya kabar soal kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Kabar ini mencuat seiring dengan perumusan skema penggajian baru yang tengah digodok pemerintah. 

Benarkah Gaji PNS Pasti Naik Tahun Depan? Ini Penjelasan BKN

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono, menjelaskan bahwa tidak benar sudah ada kepastian soal kenaikan gaji PNS tahun 2021. 

Baca Juga : Menpan RB Tjahjo Kumolo Beri Kejutan! Mulai 2021 Gaji PNS Paling Rendah Rp 9 Juta

"Gini lho mas, sebenarnya belum ada kabar kenaikan gaji. Jadi jangan salah persepsi, itu kemarin BKN bikin rumusan penggajian sesuai amanat UU ASN," terang Paryono dikonfirmasi, Senin (7/12/2020). 

Ia menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi. 

Baca Juga : Was was Standar Seleksi PPPK 2021 Lebih Tinggi, Titi Bingung dengan Nasib Honorer K2

Dengan kata lain, pemerintah berencana menghapus beberapa tunjangan dan menggabungkannya menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. 

Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. 

Baca Juga : KABAR GEMBIRA! BSU NON PNS Resmi Diperpanjang Hingga Tahun 2021, SEGERA CEK DISINI!

Skema tunjangan PNS Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing daerah penempatan PNS. 

Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis pada harga jabatan (job price). 

Baca Juga : Siapkan KTP ! Begini Cara Dapat BLT Modal Usaha Rp3,5 Juta dari Kemensos Tanpa Daftar

Baca Juga : KABAR GEMBIRA !  Akhirnya Presiden Jokowi Memberikan Harapan Bagi Guru Honorer Bisa Jadi PNS  PPPK , Alhamdulillah

Skema job price didasarkan pada nilai jabatan (job value), di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. 

Perlu diketahui bahwa pengaturan tentang pangkat PNS saat ini saling terkait dengan pengaturan tentang Gaji PNS sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS sebagaimana telah diubah delapan belas kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. 

Baca juga: Cara Mencairkan BLT UMKM dan Cek Penerima di eform.bri.co.id/bpum

Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti jaminan pensiun PNS, jaminan/tabungan hari tua PNS, jaminan kesehatan, dan lain-lain. 

Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. 

Baca Juga : HANYA Ibu Ini Yang Berani Bilang Sekolah Itu Tempat Belajar, Bukan Berkompetisi. Sistem Ranking Racun Dunia Pendidikan, Simak Sosok Dia 

Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara. 

Penjelasan Menpan RB Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal kenaikan gaji PNS pada tahun 2021 ( gaji PNS naik). 

Baca Juga : Cek NIK KTP di dtks.kemensos.go.id, BLT Modal Usaha Rp3,5 Juta Cair Tanpa Daftar

"Yang saya ketahui belum ada kenaikan ya," katanya kepada Kompas.com., BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara Dihubungi secara terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, 

Kementerian PANRB Teguh Widjanarko menjelaskan, berdasarkan formulasi gaji serta tunjangan PNS yang disusun sebelum pandemi Covid-19, periode 2018-2019, memang ada kenaikan. 

Baca Juga: Begini Cara Daftar Bansos Modal Usaha Rp3,5 juta dari Kemensos, Simak Baik-Baik Agar Cair

Meski telah mengajukan usulan kenaikan gaji PNS, tetapi semua keputusan menjadi ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Sebenarnya hitungan itu sudah kita buat tahun 2018-2019, kemudian kita ajukan ke Kementerian Keuangan. 

Tetapi Kementerian Keuangan masih belum firm dengan simulasi yang dibuat," ujar Teguh. "Masih dibahas terus. Kami tidak bisa menentukan. Masalah keuangan selalu harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara. Apapun yang kita rumuskan tetapi jika tidak tersedia anggaran, tidak dapat kita eksekusi. 

Baca Juga : Gebrakan Baru Risma: Bansos 2021 Ditransfer atau Diantar Langsung Tak Perlu ke Kantor Pos, Risma: Bansos Akan Diantar

Jadi pada saat ini kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait," sambung dia. Formulasi yang diusulkan saat itu adalah gaji disertai tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. 

Gaji ditentukan dengan indeks pada masing-masing tingkatan jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, administrator maupun fungsional. 

Demikian juga dengan tunjangan kemahalan yang ditentukan dengan indeks. Sementara tunjangan kinerja ditentukan oleh kinerja yang telah dicapai. Kendati demikian, formulasi gaji PNS masih terus dibahas serta dirancang menyesuaikan anggaran negara. "Kami sendiri terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. 

Dan memang benar menurut simulasi itu ada kenaikan gaji, tetapi semua penghasilan di luar gaji dan tunjangan dilarang diberikan," kata Teguh. 

Baca Juga : Fadli Zon Tantang Menag Debat soal Populisme Islam

Baca Juga :  Mau Tahu Saldo Jaminan Hari Tua BPJSTK? Ini Caranya

"Dan kami belum berani menargetkan tahun depan harus sudah selesai. Sekali lagi, yang sangat menentukan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara, bukan BKN," kata dia lagi. (Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti | Editor: Erlangga Djumena)

Belum ada Komentar untuk " Benarkah Gaji PNS Pasti Naik Tahun Depan? Ini Penjelasan BKN"

Posting Komentar

Posting Terbaru

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel